seputar-kppn.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dibaca: 5761 kali

Revisi DIPA 2013 Pada Ditjen Anggaran

E-mail Print PDF

Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi:

A. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya.

Revisi Anggaran diatas sebagai akibat adanya:

  1. kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN;
  2. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
  3. percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN;
  4. penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan;
  5. pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri;
  6. perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi; dan/atau
  7. perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang.

B. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.

Revisi Anggaran yang dilaksanakan terdiri atas:

  1. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dan/atau pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker;
  2. pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran    K/L;
  3. pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
  4. perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang (*)
  5. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht;
  6. penggunaan dana Output Cadangan;
  7. penambahan/Perubahan Rumusan Kinerja; dan/atau
  8. perubahan komposisi sumber pendanaan.

Perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang yaitu meliputi:

  1. penghapusan blokir/tanda bintang (*) karena telah dilengkapinya dokumen pendukung yang dipersyaratkan; atau
  2. penghapusan blokir/tanda bintang (*) terhadap Kegiatan yang sudah jelas peruntukannya namun masih terpusat;

C. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

Revisi Anggaran yang dilaksanakan meliputi ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah.

MEKANISME REVISI

  • Mekanisme Revisi Anggaran dalam Pasal 37 ayat (2) {huruf A diatas} dan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h {huruf B diatas} dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Proses di Kementerian/Lembaga

a.   Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga yang dilampiri dokumen pendukung berupa:

  1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi).
  2. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA;
  3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
  4. Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola dalam hal Revisi Anggaran berasal dari Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola; dan/atau dokumen pendukung terkait.

b.   Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

c.   Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran mengakibatkan perubahan pagu anggaran, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga terlebih dahulu melakukan koordinasi/konsultasi dengan unit Inspektorat terkait.

d.   Berdasarkan hasil koordinasi/konsultasi, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:

  1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
  2. SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I;
  3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi Satker; dan
  4. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA.

Proses di Direktorat Jenderal Anggaran

1. Direktorat Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran serta  kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

2. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan, Direktorat Jenderal Anggaran mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.

3. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui dan tidak mengakibatkan perubahan pagu DIPA Induk, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III menetapkan:

  1. Revisi DHP RKA-K/L; dan
  2. surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.

4. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui dan mengakibatkan perubahan pagu DIPA Induk, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III:

  1. menetapkan Revisi DHP RKA-K/L; dan
  2. mencetak Revisi DIPA Induk dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/PejabatEselon I Kementerian/Lembaga untuk ditandatangani.

5. Berdasarkan Revisi DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan Revisi DIPA Induk dengan menandatangani Revisi SP DIPA Induk.

6. Berdasarkan Revisi DIPA Induk yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.

7. Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

  • Mekanisme Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a {huruf B diatas} dan ayat (4) {huruf C diatas} dapat dilakukan dengan ketentuan:

Proses di Kementerian/Lembaga

a.   Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada   Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:

  1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
  2. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA;
  3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
  4. Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola dalam hal Revisi Anggaran berasal dari hasil optimalisasi/sisa anggaran swakelola; dan/atau
  5. dokumen pendukung terkait.

b.   Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung dari Kuasa Pengguna Anggaran.

c.   Berdasarkan hasil penelitian usulan Revisi Anggaran Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran yang dilampiri dokumen pendukung berupa:

  1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
  2. SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I;
  3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi Satker; dan
  4. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Proses di Direktorat Jenderal Anggaran

1. Direktorat Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran serta  kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

2. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Anggaran mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.

3. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III menetapkan:

  1. Revisi DHP RKA-K/L; dan
  2. surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.

4. Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

revisi-psl38-39 Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga memuat substansi yang meliputi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran memproses/menyelesaikan Revisi Anggaran yang diusulkan.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran.

Tulis Komentar


You are here: