seputar-kppn.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dibaca: 5876 kali

Tata Cara Revisi DIPA 2013 (Bagian II)

E-mail Print PDF

Perubahan Rincian Anggaran Yang Disebabkan Penambahan Atau Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Termasuk Pergeseran Rincian Anggaran Belanjanya.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga. Hal ini bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013 dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku;
  2. adanya jenis PNBP baru yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan penerimaan serta penggunaan dari jenis PNBP dimaksud belum tercantum dalam APBN;
  3. adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP yang baru, atau tambahan besaran (persentase) persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;
  4. adanya kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan; dan/atau
  5. adanya Satker PNBP/BLU baru.

REVISI BERSUMBER PHLN/PHDN

  1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan dapat dilakukan sepanjang PHLN/PHDN belum closing date. Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2013 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.
  2. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN merupakan optimalisasi pemanfaatan dana yang bersumber dari PHLN dan/atau PHDN dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013. Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2013.

REVISI PENERIMAAN HIBAH

  1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan merupakan HLN/HDN yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013. Penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, rincian peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKA-K/L dan diajukan oleh Kementerian/Lembaga.
  2. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang merupakan HLN/HDN dalam bentuk uang yang diterima setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013. Tata cara pencatatan dan pelaporan untuk penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pengelolaan hibah.

REVISI SATKER BLU

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker BLU dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013. Tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker BLU bersumber dari:

  1. realisasi PNBP di atas target yang direncanakan; dan/atau
  2. penggunaan saldo BLU dari tahun sebelumnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran tentang penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

REVISI PENGURANGAN PINJAMAN

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri bersifat mengurangi pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013. Pengurangan alokasi pinjaman proyek   luar negeridilakukan dalam hal:

  1. paket Kegiatan/proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri telah selesai dilaksanakan, target kinerjanya telah tercapai dan sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi;
  2. terjadi perubahan penjadwalan pembiayaan (cost table) yang disetujui oleh pemberi Pinjaman; atau
  3. adanya pembatalan alokasi pinjaman luar negeri.

Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) yang telah dialokasikan untuk paket Kegiatan/proyek dapat digunakan/direalokasi untuk mendanai Rupiah Murni Pendamping (RMP) pada paket Kegiatan/proyek yang lain atau diubah menjadi Rupiah Murni untuk mendanai kegiatan prioritas lain dan menambah volume Keluaran.

REVISI ANGGARAN SUBSIDI

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi merupakan tambahan alokasi anggaran yang diberikan untuk memenuhi pembayaran Subsidi Energi dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013. Tambahan alokasi anggaran yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan selisih antara alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN dengan hasil perhitungan sesuai perubahan parameter;
  2. diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;dan
  3. tata cara pembayaran subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran subsidi di bidang energi.

REVISI PEMBAYARAN PAGU BUNGA UTANG

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang merupakan tambahan alokasi anggaran dalam rangka pembayaran bunga utang karena adanya perubahan kurs termasuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi lindung nilai.

Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap

REVISI BLOKIR

Perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang (*) merupakan penghapusan sebagian atau seluruh blokir/tanda bintang (*) pada alokasi yang ditetapkan dalam RKA-K/L untuk mendanai suatu Kegiatan. Pencairan blokir/tanda bintang (*) terdiri atas:

  1. penghapusan blokir/tanda bintang (*) karena telah dilengkapinya dokumen pendukung yang dipersyaratkan; dan/atau
  2. penghapusan blokir/tanda bintang (*) terhadap Kegiatan yang sudah jelas peruntukannya namun masih terpusat.
  3. Pencairan blokir/tanda bintang (*) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.

REVISI INKRACHT

Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht merupakan tanggung jawab Kementerian/Lembaga. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht dapat dilakukan antarjenis belanja dan/atau antarjenis Kegiatan dalam satu program dan/atau antarprogram dalam satu Kementerian/ Lembaga.

REVISI DANA OUTPUN CADANGAN

Penggunaan dana output cadangan merupakan pemanfaatan kembali alokasi anggaran yang telah dialokasikan dalam RKA-K/L dan belum jelas peruntukannya. Penggunaan dana output cadangan dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. mendanai kebutuhan biaya operasional Satker;
  2. mendanai prioritas nasional yang belum dialokasikan sebelumnya;
  3. menambah volume ouput prioritas nasional;
  4. percepatan pencapaian output prioritas nasional;
  5. mendanai  kegiatan yg bersifat mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda; dan/atau
  6. mendanai kebutuhan prioritas Kementerian/Lembaga.

Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan output cadangan dapat dilakukan dalam Kegiatan yang sama dan/atau antar Kegiatan dalam satu Program.

REVISI PERUBAHAN RUMUSAN KINERJA

Penambahan/perubahan rumusan kinerja dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga dan/atau menindaklanjuti adanya perubahan tugas fungsi. penambahan/perubahan rumusan kinerja terdiri atas:

  1. penambahan/perubahan rumusan Keluaran; dan/atau
  2. penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran.

Penambahan/perubahan rumusan Keluaran dapat dilakukan:

  1. sebagai akibat adanya penyempurnaan rumusan nomenklatur, perubahan tugas fungsi  unit dan/atau adanya tambahan penugasan; dan
  2. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

Tata cara penambahan/perubahan rumusan Keluaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. usulan penambahan/perubahan rumusan keluaran diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran;
  2. hasil penambahan/perubahan rumusan Keluaran sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/L/DIPA; dan
  3. berdasarkan perubahan database RKA-K/L/DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran dapat dilakukan:

  1. sebagai akibat adanya reorganisasi atau penyempurnaan perumusan nomenklatur antara  lain nomenklatur program, indikator kinerja program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, fungsi, perubahan tugas fungsi unit dan/atau adanya tambahan penugasan; dan
  2. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

Tata cara penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. usulan penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas;
  2. penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;
  3. hasil penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-KL/DIPA; dan
  4. berdasarkan perubahan database RKA-KL/DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.

REVISI PERUBAHAN KOMPOSISI SUMBER PENDANAAN

Perubahan komposisi sumber pendanaan dapat dilakukan dalam rangka efisiensi pendanaan dan/atau percepatan pencapaian kinerja sebuah Kegiatan. Perubahan komposisi sumber pendanaan dapat dilakukan dalam hal:

  1. sumber dana yang direncanakan sulit untuk dipenuhi;
  2. terdapat sumber dana lain yang biayanya lebih murah;
  3. Kegiatan harus segera dilaksanakan; dan/atau
  4. adanya perubahan kebijakan Pemerintah.

REVISI PERGESERAN ANGGARAN BA BUN

Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L bersifat insidentil dan menambah pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013 namun tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya. Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran belanja dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke bagian anggaran kementerian/lembaga.

REVISI PERGESERAN SUBBAGIAN ANGGARAN BA BUN

Pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) merupakan pergeseran anggaran yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah selaku pengelola fiskal. Pergeseran dilaksanakan hanya untuk subbagian Bagian Anggaran 999 (BA BUN) mengenai belanja meliputi BA 999.02, BA 999.07, BA 999.08, dan BA 999.99.

REVISI PERGESERAN ANGGRAN & PENAMBAHAN VOLUME KELUARAN

Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA termasuk dalam rangka addendum kontrak sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak. Pergeseran anggaran dapat dipenuhi melalui pergeseran:

  1. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  2. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  3. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  4. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  5. antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; atau
  6. antar Kegiatan dan antar Satker.

REVISI PERGESERAN ANGGRAN & VOLUME KELUARAN TETAP

Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA. Pergeseran anggaran dapat dipenuhi melalui pergeseran:

  1. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  2. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  3. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  4. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  5. antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; atau
  6. antar Kegiatan dan antar Satker.

REVISI PERGESERAN ANTAR JENIS BELANJA

Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA. Pergeseran anggaran dapat dipenuhi melalui pergeseran:

  1. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  2. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  3. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker; atau
  4. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker.

REVISI PERGESERAN ANGGARAN MEMENUHI BIAYA OPERASIONAL

Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA. Pergeseran anggaran dapat dipenuhi melalui pergeseran :

  1. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  2. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  3. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  4. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  5. antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; atau
  6. antar Kegiatan dan antar Satker.

REVISI MEMENUHI KEBUTUHAN SELISIH KURS

Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs merupakan pergeseran anggaran rupiah karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran biaya operasional Satker perwakilan di luar negeri atau pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing sebagai akibat adanya selisih kurs. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan selisih antara nilai kurs yang digunakan dalam APBN dengan nilai kurs pada saat transaksi dilakukan;
  2. selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;
  3. pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  4. kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Pergeseran anggaran tersebut dapat dipenuhi melalui pergeseran :

  1. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  2. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  3. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  4. antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; atau
  5. antar Kegiatan dan antar Satker.

REVISI  PENYELESAIAN TUNGGAKAN TAHUN LALU

Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA. Dalam hal jumlah seluruh tunggakan per DIPA per Satker nilainya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas, harus dilampiri hasil verifikasi dari BPKP setempat.

Pergeseran anggaran dapat dipenuhi melalui pergeseran:

  1. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  2. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  3. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  4. antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; atau
  5. antar Kegiatan dan antar Satker.

REVISI RINCIAN ANGGARAN SATKER BLU

Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja Satker BLU. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran mengenai pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP  diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

REVISI PERGESERAN DALAM SATU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan prioritas atau kebijakan dari Kementerian/Lembaga. Pergeseran dimaksud dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Unit Eselon I Kementerian/Lembaga yang memberi penugasan atau pelimpahan.

REVISI DALAM RANGKA PEMBUKAAN KANTOR BARU

Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru dapat dilakukan dalam hal ketentuan mengenai pembentukan kantor baru sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pergeseran anggaran dimaksud dilakukan melalui pergeseran anggaran dari DIPA Petikan Satker Induk ke DIPA Petikan Satker baru. Pergeseran anggaran dimaksud dipenuhi melalui pergeseran :

  1. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  2. antar    Keluaran,    Kegiatan    yang    sama    dan    antar    Satker; atau
  3. antar Kegiatan dan antar Satker.

REVISI REKONSTRUKSI BENCANA TAHUN 2012

Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian Kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi  bencana  alam  tahun 2012  dapat    dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA. Pergeseran anggaran dimaksud pendanaannya bersumber dari pagu anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan Tahun Anggaran 2013.

Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan sisa pekerjaan tahun berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran berikutnya.

REVISI DALAM RANGKA DARURAT BENCANA

Pergeseran anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana  dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.  Pergeseran anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilengkapi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pergeseran anggaran dimaksud dapat dipenuhi melalui pergeseran:

  1. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  2. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker; atau
  3. antar Kegiatan dan antar Satker.

BERSAMBUNG...


Tulis Komentar


You are here: