seputar-kppn.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dibaca: 7854 kali

Tata Cara Revisi DIPA 2013 (Bagian I)

E-mail Print PDF

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013, dengan ini kami coba menyajikannya agar relatif mudah dipahami. Pemaparan akan dilakukan beberapa bagian untuk memudahkan memahaminya. Semoga bermanfaat.

Ruang Lingkup Revisi Anggaran

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2013 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013.

Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran pada:

  1. Kegiatan;
  2. Satker;
  3. Program;
  4. Kementerian/Lembaga; dan/atau
  5. APBN.

Revisi Anggaran juga dilakukan dalam hal terjadi:

  1. perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013;
  2. penerapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and punishment system);
  3. Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran; dan/atau
  4. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan lainnya.

Revisi Anggaran terdiri atas:
A. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya, akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:

  1. kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN;
  2. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
  3. Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN;
  4. penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan;
  5. penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;
  6. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU;
  7. pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri;
  8. perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi; dan/atau
  9. perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang.

Perubahan rincian anggaran mengakibatkan perubahan berupa:

  1. penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/ Kegiatan/Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan penambahan volume Keluaran;
  2. penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/ Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan volume Keluaran tetap; atau
  3. pengurangan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/ Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan volume Keluaran tetap.

B. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:

  1. Hasil Optimalisasi;
  2. Sisa Anggaran Swakelola;
  3. kekurangan Biaya Operasional;
  4. perubahan prioritas penggunaan anggaran;
  5. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
  6. Keadaan Kahar.

Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dibedakan dalam:

1. pagu anggaran tetap pada level Program:

  1. pergeseran dalam satu Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  2. pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  3. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  4. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  5. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker;
  6. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker;
  7. pencairan blokir/tanda bintang (*);
  8. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht;
  9. penggunaan dana Output Cadangan;
  10. penambahan/perubahan rumusan kinerja; dan/atau
  11. perubahan komposisi sumber pendanaan.

2. pagu anggaran tetap pada level APBN.

  1. pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran    K/L;
  2. pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); dan/atau
  3. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht.

Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap pada level Program huruf a s.d. e terdiri atas:

  1. pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;
  2. pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
  3. pergeseran antarjenis belanja;
  4. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional;
  5. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
  6. pergeseran        anggaran        dalam        rangka        penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
  7. pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP;
  8. pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi;
  9. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru;
  10. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2012; dan/atau
  11. pergeseran anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana.

C. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi, meliputi:

  1. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama;
  2. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
  3. perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap;
  4. ralat kode nomor register PHLN/PHDN;
  5. ralat kode kewenangan;
  6. ralat kode lokasi;
  7. ralat cara penarikan PHLN/PHDN; dan/atau
  8. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah.

BATASAN REVISI ANGGARAN

Revisi Anggaran dapat dilakukan  sepanjang tidak  mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap:

  1. kebutuhan        Biaya      Operasional       Satker       kecuali       untuk memenuhi Biaya Operasional pada Satker lain dan dalam peruntukan yang sama;
  2. alokasi      tunjangan       profesi      guru/dosen        dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain;
  3. kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan        untuk        tahanan/narapidana           kecuali        untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau
  4. perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana pada Satker lain;
  5. pembayaran berbagai tunggakan;
  6. Rupiah Murni Pendamping (RMP) sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-going); dan/atau
  7. paket       pekerjaan       yang      telah       dikontrakkan         dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA tercapai dan tidak mengakibatkan pengurangan volume Keluaran terhadap:

  1. Kegiatan Prioritas Nasional; dan/atau
  2. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

Hasil Optimalisasi dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda, dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Prioritas merupakan Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan khususnya bidang infrastruktur.
  2. Mendesak merupakan Kegiatan-Kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam sidang kabinet atau rapat di tingkat Menteri Koordinator.
  3. Kedaruratanmerupakan Kegiatan-Kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya bencana atau Keadaan Kahar dan belum direncanakan sebelumnya.
  4. Tidak dapat ditunda merupakan Kegiatan-Kegiatan yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan biaya yang lebih besar, belum direncanakan sebelumnya, dan ditetapkan dalam        sidang   kabinet           atau    rapat   di tingkat Menteri Koordinator.
  5. Sisa Anggaran Swakelola dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda. Yaitu merupakan Kegiatan-kegiatan Kementerian/Lembaga  yang   telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan/atau kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan Hasil Optimalisasi dan/atau Sisa Anggaran Swakelola dilaksanakan melalui:

  1. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker dan/atau pergeseran antar Keluaran, dalam 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker.
  2. pergeseran dalam Keluaran yang sama, dalam Kegiatan yang sama dan antar Satker dan/atau pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker
  3. Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker dan/atau Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker 

Penggunaan Hasil Optimalisasi dan/atau Sisa Anggaran Swakelola harus dilengkapi Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Format Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Opstimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola  tercantum dalam Lampiran I PMK-32/PMK.02/2013.

Bersambung..........

Tulis Komentar


You are here: